Gemurung  29/10/26— Pemerintah Desa Gemurung terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan bagi seluruh warga desa. Bertempat di Balai Desa Gemurung, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Penataan Program "New Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)". Acara ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa, Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu), pengurus LKD, serta para kader Posyandu se-Desa Gemurung.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas regulasi nasional terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, serta Kepmendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Posyandu. Melalui payung hukum ini, Posyandu yang selama ini dikenal sebatas tempat penimbangan balita dan pemeriksaan kesehatan ibu-anak, kini resmi bertransformasi menjadi wadah pelayanan terpadu garda terdepan untuk 6 bidang kebutuhan dasar masyarakat.

6 Bidang Pelayanan SPM di New Posyandu

Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan bahwa New Posyandu Desa Gemurung kini memiliki ruang lingkup tugas dan pelayanan yang mencakup 6 bidang utama:

1. Bidang Kesehatan

   Meliputi penggerakan sasaran seluruh siklus hidup (bayi, balita, anak, remaja, dewasa, hingga lansia), penyuluhan gizi dan pencegahan stunting, deteksi dini risiko penyakit (seperti hipertensi, diabetes, TB, dan kesehatan jiwa), penjangkauan akses imunisasi, pemberian Vitamin A, tablet tambah darah, serta pemantauan kesehatan lingkungan rumah.

2. Bidang Pendidikan

   Fokus pada pendataan dan edukasi pemenuhan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan (kejar paket), hingga penguatan pemanfaatan perpustakaan desa dan literasi digital.

3. Bidang Pekerjaan Umum

   Membantu mendata dan mengedukasi warga terkait ketersediaan air bersih/air minum sehari-hari, pemeliharaan jaringan air pedesaan, sanitasi, serta pengelolaan limbah domestik dan sampah rumah tangga.

4. Bidang Perumahan Rakyat

   Melakukan identifikasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai lingkungan rumah sehat, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan lokal, pembuatan biopori, dan hidroponik.

5. Bidang Trantibum Linmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)

   Mencakup penyuluhan kesiapsiagaan bencana, deteksi dan cegah dini gangguan trantibum, pembinaan ronda/poskamling, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat di lingkungan RT/RW.

6. Bidang Sosial

   Berperan dalam pengidentifikasian dan pendataan warga fakir miskin, penyandang disabilitas terlantar, anak dan lansia terlantar, serta memfasilitasi penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Struktur Kepengurusan dan Alur Pelayanan Baru

Untuk menjalankan 6 bidang pelayanan tersebut, struktur kepengurusan Posyandu disesuaikan dengan kebutuhan SDM desa. Kepengurusan Posyandu terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, 6 Ketua Bidang SPM, dan para Kader pelaksana. Tim Pembina Posyandu Desa—yang melibatkan Kepala Desa, Ketua TP PKK, Bidan Desa, petugas Puskesmas, perangkat desa, dan tokoh masyarakat—akan mendampingi pengurus dalam seluruh proses operasional.

Alur pelayanan di lokasi Posyandu kini menggunakan mekanisme 6 meja/langkah pelayanan:

1. Pendaftaran: Verifikasi identitas dan pencatatan sasaran.

2. Pengukuran dan Pemeriksaan: Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi/LILA, serta cek kesehatan dasar.

3. Pencatatan: Pemplotan data pada buku KIA/KMS atau aplikasi digital.

4. Pelayanan Terintegrasi 6 SPM: Konsultasi dan pencatatan kebutuhan warga sesuai sektor (Kesehatan, Pendidikan, Sosial, PU, Perumahan, dan Trantibum).

5. Penyuluhan dan Konseling: Edukasi gizi, kebersihan lingkungan, hingga pola asuh.

6. Tindak Lanjut dan Rujukan: Kunjungan rumah atau rujukan ke fasilitas kesehatan/perangkat daerah terkait bagi warga yang membutuhkan penanganan khusus.

Integrasi ke Perencanaan dan Penganggaran Desa

Pasca-hari pelayanan, laporan dan rekapitulasi masalah warga yang dihimpun oleh kader tidak hanya berhenti di catatan administrasi. Tim Pembina dan Pengurus Posyandu akan mengompilasi laporan tersebut menjadi bahan usulan resmi kepada Pemerintah Desa.

Hasil pendataan Posyandu 6 SPM ini wajib dilibatkan dan disuarakan dalam forum-forum perencanaan desa, seperti Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbangdes, dan Rembuk Stunting. Usulan pelayanan yang masuk dalam kewenangan desa akan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan didanai melalui APBDes. Sementara usulan di luar kewenangan desa akan diteruskan ke tingkat Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di kabupaten/kota.

Melalui sosialisasi ini, Kepala Desa Gemurung berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan New Posyandu secara optimal. Transformasi ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan hak-hak dasar warga desa secara merata, partisipatif, dan berkelanjutan.